Ini yang Terjadi Jika Pemilu Hanya 1 Capres

Jakarta - Banyak skenario politik yang mungkin saja terjadi dalam Pilpres nanti. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah terjadinya hanya satu pasang capres cawapres. 

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Margarito Kamis mengatakan dalam politik skenario apapun mungkin saja terjadi, termasuk pilpres diikuti satu pasang capres. Namun terjadinya skenario tersebut sangat kecil kemungkinan. Apa yang akan terjadi jika Pemilu hanya diikuti 1 pasang capres?

"Oke katakanlah itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, ya tidak ada pemilu. Pilpres harus berhenti. Pemilu stag. Ini bisa bahaya buat negara," ujar Margarito saat berbincang dengan detikcom, Jumat (11/4/2014). 

Menurut Margarito, kondisi satu pasang capres dalam pemilu akan membahayakan demokrasi dan proses politik bisa berhenti alias stag. Karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

"Keharusan pemilu diikuti dua pasang capres itu sudah bunyi Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada solusinya. Tidak bisa dengan perpu atau lainnya," jelasnya. 

Menurut Margarito, tidak ada solusi lain kecuali parpol-parpol harus dewasa dalam menentukan pilihan agar tetap ada capres yang dimajukan di luar kandidat capres terkuat. 

Margarito tidak memungkiri magnet Jokowi yang masih kuat sebagai capres dibandingkan dengan kandidat capres lainnya. Menurut dia, fenomena Jokowi saat ini bisa disamakan dengan SBY saat pemilu 2009. Dalam kondisi elektabilitas di atas angin berdasarkan survei, mungkin saja akan banyak partai yang lebih memilih merapat mendukung Jokowi.

Meskipun kita akui tabiat partai-partai kita sejak 2004 selalu merapat ke capres yang paling potensial menang. Tapi kita juga pernah dapatkan SBY hanya dapat 6 partai saat 2009. Semua partai pasti tetap punya kalkulasi. PDIP paling cuma dapat 4 partai, selebihnya menyebar," kata Margarito. 

Hasil hitung cepat (quick count) pemilihan legslatif lalu menunjukkan PDIP sebagai di posisi pertama dengan raihan 18,90 persen suara. Disusul GOlkar 14,30 persen dan Partai Gerindra 11,80 persen.

Tiga besar parpol itu pun telah memiliki capres masing-masing, Jokowi (PDIP), Aburizal Bakrie alias Ical (Golkar), dan Prabowo Subianto (Gerindra). Melihat hasil quick count, ketiga parpol sama-sama memiliki peluang mengusung capres hanya dengan menggandeng masing-masing 1 parpol koalisi. 

Namun tidak tertutup kemungkinan salah satu atau ketiga partai itu justru bergabung dengan satu capres dan cawapres, mengingat elektabilitas Jokowi sebagai capres sangat tinggi hingga mencapai 40 persen. Angka itu jauh di atas elektabilitas Prabowo, dan Ical.

Partai-partai papan tengah yang kekuatannya relatif sepadan pun mulai melirik kekuatan Jokowi. 

Jika semua partai merapat ke Jokowi bukan tidak mungkin di Pilpres 2014 nanti hanya diikuti seorang capres. Meskipun aturan main terkait hal ini tak gamblang diatur UU, bisa saja terjadi. Bisa jadi Prabowo sendirian tanpa koalisi dan tak punya 'boarding pass' ke Pilpres, sementara elektabilitas Ical juga masih sangat memprihatinkan dan sulit mendapat mitra koalisi.